Miskin Menurut Desil, Miskin Menurut Data BAZNAS: Samakah?

Dalam beberapa bulan terakhir, kata “desil” mendadak akrab di telinga masyarakat. Warga ramai mengecek posisi keluarganya, berharap masuk kelompok penerima bantuan sosial dari pemerintah. Kini istilah itu merambah ranah zakat. BAZNAS bersama Kementerian Agama dan Bappenas mengintegrasikan data penerima manfaat zakat dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperkuat transparansi dan ketepatan sasaran. Langkah ini patut diapresiasi. Namun muncul pertanyaan mendasar: apakah miskin menurut data sama dengan miskin menurut syariah?

Sebelum menjawab, kita perlu memahami apa yang diukur desil. Desil adalah pemeringkatan keluarga ke dalam sepuluh kelompok, dari desil 1 sebagai kelompok dengan kesejahteraan relatif terendah, hingga desil 10 sebagai kelompok masyarakat paling sejahtera. BPS menegaskan bahwa desil menunjukkan posisi relatif keluarga dibandingkan keluarga lain, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi. Penentuannya memakai metode proxy means test, yaitu estimasi kesejahteraan dari karakteristik yang dapat diobservasi, dengan lebih dari 40 variabel seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, dan pendidikan, bukan sekadar pendapatan. Desil adalah alat peringkat yang cermat, tetapi desil tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan apakah sebuah keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pertanyaan itulah inti kriteria syariah. Dalam fikih zakat, fakir dan miskin dikenali dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Praktik di Indonesia, ketidakmampuan ini dilakukan dengan konsep had kifayah atau batas kecukupan. Pusat Kajian Strategis BAZNAS menghitung rata-rata had kifayah nasional tahun 2026 sebesar Rp4.767.429 per keluarga per bulan. Jika dihitung berdasarkan individu, nilainya adalah Rp1.031.911 per kapita per bulan. Ukuran ini bersifat absolutmenanyakan apakah kebutuhan terpenuhi, bukan siapa yang lebih sejahtera dari tetangganya. Dua keluarga bisa berada di desil yang sama, tetapi satu sudah cukup sementara yang lain belum.

Perbedaan cara pandang ini punya konsekuensi nyata. Sebuah studi berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 menemukan bahwa sekitar 39,7 persen rumah tangga Indonesia berada di bawah ambang had kifayah, jauh lebih besar dari 9,03 persen rumah tangga miskin menurut standar BPS. Itu tidak berarti salah satunya keliru. Keduanya menjawab pertanyaan berbeda dengan batas yang berbeda. Tetapi bagi lembaga zakat, selisih ini menunjukkan bahwa kelompok yang layak dibantu menurut syariah (versi BAZNAS) lebih luas daripada kelompok prioritas bantuan negara (versi BPS), yang pada 2026 difokuskan pada desil 1-4.

Karena itu, sikap BAZNAS menegaskan bahwa kelompok masyarakat desil 1 - 4 tidak otomatis menjadi mustahik. Desil diposisikan sebagai basis awal, bukan keputusan akhir. Sikap ini tepat karena setidaknya ada dua hal yang tidak tertangkap oleh pemeringkatan sosial-ekonomi. Pertama, delapan golongan penerima zakat dalam QS At-Taubah ayat 60 tidak semuanya berkaitan dengan peringkat kesejahteraan. Orang yang terlilit utang atau musafir yang kehabisan bekal tidak terbaca dari kondisi rumah atau aset. Kedua, had kifayah dalam Islam tidak berhenti sekedar kecukupan pangan dan tempat tinggal. Kajian had kifayah BAZNAS memasukkan kebutuhan ibadah di antara tujuh dimensi kecukupan, ini yang tidak diperhitungkan dalam indikator desil yang dipublikasikan BPS.

Ada pula soal dinamika pemeringkatan desil. Karena bersifat relatif, naiknya desil tidak berarti suatu keluarga semakin sejahtera. Posisi desil dapat berubah hanya karena kelompok lain bergerak. Data pun diperbarui setiap triwulan, sehingga status mustahik yang bertumpu pada desil berpotensi berubah cepat. Keluarga yang baru naik desil belum tentu sudah mandiri. Padahal pemberdayaan zakat pada mustahik memerlukan pendampingan jangka panjang.

Meski demikian, menolak data bukan jawabannya. Integrasi DTSEN menjawab masalah lama pengelolaan zakat. Ketua BAZNAS menyebut lembaganya memiliki sekitar 48 juta data mustahik dan 23 juta data muzaki yang belum terhubung dalam satu sistem, sehingga risiko pendataan ganda dan salah sasaran nyata. Data tunggal dapat mengurangi tumpang tindih dan membuat penyaluran lebih transparan. Ini selaras dengan nilai amanah dan tabayyun dalam Islam: memastikan hak sampai kepada yang berhak dan meneliti sebelum memutuskan.

Solusinya adalah memadukan keduanya. Desil berfungsi sebagai penyaring awal yang luas dan efisien. Setelah itu, lembaga zakat memverifikasi kecukupan dengan instrumen had kifayah, menelusuri golongan penerima di luar kategori fakir-miskin, dan mencatat dimensi yang tidak terlihat oleh data negara. Keluarga yang masih berada di bawah had kifayah tetapi di luar prioritas bantuan negara tetap diperhatikan. Di sinilah zakat menemukan peran komplementernya. BAZNAS sendiri membedakan bantuan konsumtif bagi mereka yang berpenghasilan di bawah had kifayah dengan pendayagunaan produktif bagi yang berada antara had kifayah dan nisab.

Tata kelola data mustahik juga perlu dijaga. Label desil menyangkut martabat keluarga. Data yang keliru dapat membuat yang berhak terlewat, atau mempermalukan mereka yang tidak semestinya. Mekanisme koreksi yang jelas, perlindungan privasi, dan transparansi kriteria adalah bagian dari nilai keadilan itu sendiri.

Jadi, samakah miskin menurut data BPS dan miskin menurut syariah? Tidak sepenuhnya, tetapi keduanya tidak perlu dipertentangkan. Data BPS memberi peta, syariah memberi kompas. Peta yang baik membantu kita menemukan jalan, sementara arah ditentukan oleh tujuan: memastikan setiap keluarga yang membutuhkan terpenuhi kecukupannya dengan penuh martabat. Jika integrasi DTSEN dan zakat dijalankan dengan kesadaran itu, teknologi data akan menjadi sarana menunaikan amanah, bukan sekadar memindahkan angka.

Penulis adalah Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung