Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Keadilan Distribusi dan Pengentasan Kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan penting dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan biasanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan daya beli masyarakat. Tetapi pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya, jika hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu sementara sebagian masyarakat masih hidup dalam kemiskinan dan tidak dapat mengakses sumber daya ekonomi. Karena itu, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari jumlah kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan secara adil.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya berorientasi pada pencapaian materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan al-falah, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut sejalan dengan Maqashid Syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama kehidupan. Dengan demikian, keadilan distribusi dan pengentasan kemiskinan merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang bermartabat.

Kesejahteraan, Maqashid Syariah, dan Keadilan Distribusi

Dalam kerangka Maqashid Syariah, kemaslahatan diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kecukupan pendapatan. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila memiliki kesempatan menjalankan kehidupan beragama, memperoleh kebutuhan hidup yang layak, mengakses pendidikan dan kesehatan, menjaga keberlangsungan keluarga, serta memiliki kemampuan mengelola harta secara produktif.

Mahadzir Ahmad (2009) menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi dalam Islam melibatkan tiga aspek utama: pengentasan kemiskinan, pemerataan kekayaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan harus dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya diukur dari peningkatan pendapatan.

Salah satu masalah utama yang menghambat kesejahteraan adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Ketika sumber daya ekonomi terpusat pada kelompok tertentu, masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, modal usaha, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Zakiyuddin Baidhawy (2012) menjelaskan bahwa keadilan distributif dalam Islam mencakup pemerataan akses terhadap sumber daya, redistribusi kekayaan dan pendapatan, serta peran negara dalam melengkapi mekanisme pasar yang beretika. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. Al-Hasyr [59]: 7 yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Dalam perspektif hifz al-mal, distribusi kekayaan yang adil bukan berarti menyamakan seluruh tingkat kekayaan, melainkan memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Had Kifayah sebagai Ukuran Kecukupan Hidup

Untuk mengukur kesejahteraan, diperlukan standar yang dapat menggambarkan kecukupan kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu instrumen yang dikembangkan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah Had Kifayah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Had Kifayah adalah standar kecukupan kebutuhan dasar individu atau keluarga yang dapat membantu mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurut publikasi Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2026, rata?rata Had Kifayah nasional ditetapkan sebesar Rp1.031.911 per kapita per bulan atau Rp4.767.429 per keluarga per bulan. Penghitungannya mencakup tujuh dimensi kebutuhan: makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, pakaian, serta ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga mencakup kebutuhan hidup lainnya secara layak.

Angka tersebut adalah rata?rata nasional, sehingga penerapannya harus mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik keluarga. Dalam pengelolaan zakat, Had Kifayah dapat menjadi instrumen asesmen untuk memahami kondisi mustahik, menentukan prioritas bantuan, dan merancang program pendistribusian yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penanganan kemiskinan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya melalui bantuan umum.

Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Islam memiliki instrumen sosial ekonomi untuk mewujudkan keadilan distribusi, salah satunya adalah zakat. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah individual, tetapi juga mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada masyarakat yang berhak menerimanya. QS. At?Taubah [9]: 60 menetapkan delapan golongan penerima zakat, termasuk fakir dan miskin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam.

Dari perspektif Maqashid Syariah, zakat berperan dalam menjaga keberlangsungan hidup (hifz al-nafs), memperkuat kemampuan ekonomi keluarga (hifz al-nasl), dan melindungi serta mengembangkan harta (hifz al-mal). Abdul Haseeb Ansari (2011) menjelaskan bahwa zakat dan sedekah merupakan mekanisme redistribusi yang dapat mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Namun, pengelolaan zakat tidak seharusnya berhenti pada bantuan konsumtif. Bantuan kebutuhan pokok tetap diperlukan bagi masyarakat dalam kondisi darurat, sedangkan bagi mustahik yang memiliki kemampuan mengembangkan usaha, zakat dapat diarahkan pada pemberdayaan produktif. Saripudin, Djamil, dan Rodoni (2020) menawarkan model pemberdayaan yang mengintegrasikan akses permodalan, akses pasar, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan ini menegaskan bahwa bantuan modal saja belum cukup. Mustahik juga membutuhkan keterampilan dan akses pemasaran agar mampu mandiri secara berkelanjutan.

Tantangan dan Upaya Mewujudkan Kesejahteraan

Optimalisasi zakat masih menghadapi tantangan, antara lain koordinasi antar lembaga, ketimpangan distribusi antar wilayah, dan penyaluran yang cenderung konsumtif. Darajat (2025) menekankan pentingnya penguatan tata kelola, integrasi kelembagaan, dan pendekatan pemberdayaan agar instrumen zakat dan wakaf dapat berkontribusi lebih nyata terhadap keadilan sosial.

Di sini, Had Kifayah bisa dipakai untuk memperkuat penilaian dan keakuratan sasaran program zakat. Hasil pengukuran kebutuhan mustahik bisa menjadi dasar bagi penentuan bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan jangka panjang. Upaya ini butuh dukungan sinergi dari pemerintah, organisasi pengelola zakat yakni BAZNAS dan LAZNAS, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi dibutuhkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendidikan, menyediakan akses modal, dan memperkuat perlindungan sosial.

Kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam tidak terpisahkan dari keadilan distribusi dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan kesempatan dan perlindungan bagi kelompok lemah, Had Kifayah BAZNAS 2026 memberikan pandangan lebih lengkap dalam mengukur kecukupan kebutuhan hidup. Sementara zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi alat penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari penurunan kemiskinan, penyempitan kesenjangan, dan peningkatan kemandirian masyarakat. Itulah esensi al?falah yaitu pembangunan ekonomi yang membawa keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Penulis Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Unisba