Miskin Berkurang, Jurang Melebar: Wakaf Produktif sebagai Jalan Menuju Keadilan Distributif

Awal Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan dua kabar yang terkesan saling bertolak belakang. Per Maret 2026, penduduk miskin tercatat 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen, menyusut sekitar 430 ribu orang dari September 2025.1 Di saat yang sama, rasio Gini justru naik dari 0,363 menjadi 0,368, dengan ketimpangan perkotaan (0,387) jauh melampaui perdesaan (0,296).2 BPS menilai kenaikan pengeluaran belum dirasakan merata oleh semua lapisan masyarakat.3 Pertanyaannya bukan sekadar statistik: siapa yang sebenarnya menuai hasil pertumbuhan, dan layakkah kita bersulang atas turunnya kemiskinan bila jarak antara yang di atas dan di bawah kembali melebar?

Ekonomi Islam tidak memusuhi pasar, tetapi juga tidak menyerahkan keadilan sepenuhnya kepada pasar. Al-Qur’an menegaskan bahwa harta fai’ dibagikan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kamu.4 Artinya, efisiensi pasar harus diikuti keadilan hasil. Ukuran keberhasilannya pun tidak berhenti pada angka kemiskinan. Garis kemiskinan hanya menandai batas konsumsi minimum, sehingga mereka yang naik sedikit di atasnya langsung dianggap “tidak miskin” meski masih sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan atau hilangnya pekerjaan. Yusuf al-Qaradawi menyebut standar yang lebih layak sebagai had al-kifayah, yakni terpenuhinya kebutuhan hidup secara patut sesuai taraf masyarakatnya, bukan sekadar bertahan hidup.5 Dalam kerangka maqashid syariah, kondisi ketika kemiskinan turun tetapi ketimpangan naik belum dapat disebut kesejahteraan (falah).6

Mengapa ketimpangan lebih tajam di kota? Menurut penulis, akar masalahnya terletak pada struktur akses, bukan semata kemampuan individu. Tanah, properti, dan modal di perkotaan menumpuk pada pihak yang sudah mapan, sementara pelaku usaha kecil kesulitan menembus rantai pasok yang dikuasai pemain besar. Di sinilah wakaf menjadi instrumen yang sangat relevan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu bagi ibadah dan kesejahteraan umum.7 Pokok hartanya dijaga, sedangkan manfaatnya terus mengalir. Teladannya berasal dari Umar bin al-Khattab, yang atas arahan Nabi menahan pokok tanahnya di Khaibar dan menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, dan kepentingan sosial lainnya.8 Wakaf juga selaras dengan ajakan QS. Ali ‘Imran ayat 92 untuk menafkahkan sebagian harta yang dicintai,9 dan dengan sabda Nabi bahwa sedekah jariyah termasuk amal yang pahalanya tidak terputus setelah wafat.10

Sayangnya, potensi wakaf kita belum bekerja sebagaimana mestinya. Data Kementerian Agama menunjukkan lebih dari 57.000 hektare tanah wakaf tersebar di hampir 440.000 lokasi, dan potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun hingga pertengahan 2025, dana yang terhimpun baru sekitar Rp1,8 triliun.11 Dari sisi pemanfaatan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa pada 2023 baru 1.659 lokasi yang dikelola secara produktif dari 41.183 lokasi yang berpotensi.12 Artinya, sebagian besar aset wakaf masih berhenti pada fungsi sosial-keagamaan seperti masjid dan makam, padahal lahan di kawasan strategis perkotaan dapat dikembangkan menjadi usaha yang hasilnya menopang kaum dhuafa secara berkelanjutan. Kesenjangan antara potensi dan realisasi inilah yang perlu dijembatani.

Setidaknya ada tiga langkah yang dapat ditempuh. Pertama, nazhir perlu naik kelas menjadi pengelola profesional yang mampu mengubah tanah wakaf menjadi aset produktif, misalnya pusat perdagangan, fasilitas kesehatan, atau pembiayaan usaha mikro, dengan laporan yang terbuka kepada publik. Kedua, wakaf uang, termasuk melalui instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk, perlu diperluas agar masyarakat berpenghasilan menengah ikut berkontribusi dan hasilnya diarahkan pada pemberdayaan pelaku usaha kecil.13 Ketiga, kepastian hukum aset harus diperkuat lewat percepatan sertifikasi tanah wakaf bersama Kementerian ATR/BPN serta integrasi data wakaf dengan data sosial-ekonomi nasional, supaya manfaatnya tepat sasaran dan tidak tersandera sengketa. Ketiganya saling melengkapi: nazhir yang profesional menghasilkan manfaat, wakaf uang memperluas sumber daya, dan legalitas yang jelas menjaga keberlanjutannya.

Turunnya angka kemiskinan patut disyukuri, tetapi ia belum menjadi garis akhir. Selama rasio Gini terus merangkak naik, pekerjaan rumah kita belum selesai. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa keberhasilan diukur dari sejauh mana harta berputar secara adil sehingga setiap orang dapat hidup layak dan bermartabat. Sudah waktunya wakaf produktif diposisikan bukan sebagai pelengkap ibadah, melainkan sebagai pilar strategi pemerataan nasional, agar kemajuan ekonomi tidak hanya menurunkan angka, tetapi benar-benar mengangkat martabat mereka yang selama ini tertinggal.