BANDUNG. Rabu (23/09), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung kembali menunjukkan komitmen nyata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216 sekaligus menyambut HUT Mal Pelayanan Publik (MPP) ke-4, BAZNAS hadir sebagai pendukung utama dalam program "Nikah Gratis" yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik Jl..Cianjur No.34, Batununggal Kota Bandung. Program “Nikah Gratis” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui DPMPTSP Kota Bandung ini, diikuti oleh 10 pasang calon pengantin, dengan kriteria tertentu, dan tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kota Bandung. BAZNAS Kota Bandung merupakan pendukung utama dalam kegiatan tersebut. Bahkan kali ini merupakan tahun kedua BAZNAS Kota Bandung, ikut serta mendukung program “Nikah Gratis”. “BAZNAS Kota Bandung di tahun kemarin juga menjadi pendukung utama program nikah gratis. Jadi, dari BAZNAS sendiri sudah dua tahun berturut-turut selalu menjadi sponsor utama," ujar Ketua Penyelenggara Program Nikah Gratis, Diki Suryalola Diki menyampaikan apresiasi atas keterlibatan BAZNAS Kota Bandung yang telah turut serta menyukseskan Program Nikah Gratis. Menurutnya, kolaborasi yang terjalin dengan sangat baik ini, dapat menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh para calon pengantin sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi warga Kota Bandung. Kebahagiaan pun terlihat dari sepasang calon pengantin yang berasal dari Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, Teh Herma dan Kang Baznur. Keinginan untuk meresmikan ikatan suci akhirnya dapat terwujud dengan program “Nikah Gratis” ini. Teh Herma dan Kang Baznur mengaku sangat bersyukur karena seluruh proses pernikahan berjalan lancar tanpa kendala. "Perasaannya tentu sangat senang dan menyenangkan. Harapannya, semoga ke depannya keluarga kecil kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah," ungkap Kang Baznur dengan senyum bahagia. Dukungan BAZNAS Kota Bandung dalam program “Nikah Gratis”, menjadi salah satu bukti nyata bahwa, penyaluran dana umat dapat disalurkan melalui program-program inovatif yang tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kebahagiaan bagi masyarakat Kota Bandung. (baznaskotabdg)

BANDUNG, (31/08) - Pemerintah Kota Bandung bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp2.032.736.809 bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan dihimpun secara khusus melalui kolaborasi BAZNAS Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Bank Jabar Banten (BJB), Sekolah di Kota Bandung mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga Masyarakat Kota Bandung, sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara simbolis di Ruang Tengah Balai Kota Bandung Pada Senin (31/08). Bantuan diserahkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Ketua BAZNAS Kota Bandung Drs. H. Momon A. Imron S, M.M., serta dihadiri oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, dan turut hadir Pimpinan Cabang Bank Jabar Banten (BJB). Bantuan diterima secara simbolis oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc. dan Direktur Pengumpulan Profesi dan Perorangan BAZNAS RI H. Fitriansyah Agus Setiawan, S.Sos., M.I.Kom., CFRM. Selanjutnya, BAZNAS RI akan mendistribusikan bantuan tersebut kepada masyarakat terdampak di wilayah NTT sesuai dengan kebutuhan dan hasil tinjauan di lapangan. Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan pusat gempa berada di sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. Gempa tersebut dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, BNPB mencatat dampak bencana yang signifikan terhadap masyarakat NTT. Hingga 22 Agustus 2026, tercatat 87 orang meninggal dunia, sementara ribuan warga masih berada di pengungsian dan berbagai wilayah terdampak terus menjalani proses penanganan serta pemulihan. Selain korban jiwa dan pengungsian, gempa juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga serta berbagai fasilitas publik. BAZNAS RI melalui kajian Damage and Loss Assessment (DALA) memperkirakan total kerugian akibat gempa di delapan kabupaten di NTT mencapai sekitar Rp2,2 triliun, yang mencakup kerusakan hunian, fasilitas umum, infrastruktur, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Respons kemanusiaan BAZNAS RI, telah berjalan sejak awal bencana. Tim BAZNAS Tanggap Bencana dan Rumah Sehat BAZNAS diterjunkan guna mendukung penanganan darurat, termasuk penyediaan makanan, layanan kesehatan, dapur umum, bantuan logistik, serta berbagai kebutuhan masyarakat terdampak. BAZNAS RI terus memperluas jangkauan layanan hingga wilayah yang sulit diakses. Melalui penyerahan bantuan ini, BAZNAS Kota Bandung berkomitmen untuk selalu menghadirkan manfaat Zakat, Infak, Sekedah (ZIS) sehingga dapat memperkuat solidaritas kemanusiaan lintas daerah. Dukungan tersebut adalah bentuk kepercayaan masyarakat Kota Bandung, bahwa kontribusi yang dihimpun dapat diteruskan melalui jaringan BAZNAS untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk meringankan beban masyarakat terdampak gempa di NTT. Melalui koordinasi dengan BAZNAS RI, bantuan yang terkumpul diharapkan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Dari Bandung untuk NTT, kepedulian tidak mengenal jarak.

Bandung, Kamis (20/08) BAZNAS Kota Bandung menggelar acara Gebyar Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam rangka memeriahkan HUT ke 81 Republik Indonesia. Bertempat di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung Jl. Sancang No.8, Burangrang, Lengkong Kota Bandung. Gebyar Penyaluran ZIS tersebut, dihadiri oleh Wali Kota Bandung, Ketua BAZNAS RI, Ketua BAZNAS Kota Bandung, Ketua PCNU Kota Bandung, Para Stakeholder, Camat hingga Lurah. Pada kegiatan penyaluran tersebut, Ketua BAZNAS Kota Bandung H. Momon Ahmad Imron melaporkan bahwa, dari bulan Januari hingga Juli 2026 BAZNAS Kota Bandung berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp.16.347.366.355 dengan sekitar 92 persen berasal dari zakat penghasilan. Sehingga dari dana tersebut, dapat tersalurkan kepada 37.763 penerima manfaat dengan jumlah Rp.12.329.526.012 melalui berbagai program. Adapun hingga 14 Agustus 2026, penghimpunan ZIS BAZNAS Kota Bandung meningkat menjadi Rp.1.730.131.088, dengan total penyaluran mencapai Rp.912.826.500 yang telah disalurkan kepada 3.138 penerima manfaat. Dalam kegiatan Gebyar Penyaluran ZIS kali ini BAZNAS Kota Bandung telah menyalurkan bantuan senilai Rp916.392.233 Kepada 470 penerima manfaat, dengan berbagai program bantuan, diantaranya Bantuan Paket Sembako, Bantuan Pendidikan Dasar Menengah, Bantuan Pendidikan Tinggi Dalam Negeri, Bantuan Gerobak dan Modal Usaha, Bantuan Biaya Pengobatan, Bantuan Alat Kesehatan, Bantuan Biaya Hidup, Bantuan Rumah Layak Huni, serta Bantuan Kebencanaan. Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, para Muzaki, dan seluruh Stakeholder di Kota Bandung, BAZNAS Kota Bandung berkomitmen untuk terus menghadirkan pengelolaan ZIS yang profesional dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung. (baznasktbdg)

Dalam beberapa bulan terakhir, kata “desil” mendadak akrab di telinga masyarakat. Warga ramai mengecek posisi keluarganya, berharap masuk kelompok penerima bantuan sosial dari pemerintah. Kini istilah itu merambah ranah zakat. BAZNAS bersama Kementerian Agama dan Bappenas mengintegrasikan data penerima manfaat zakat dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperkuat transparansi dan ketepatan sasaran. Langkah ini patut diapresiasi. Namun muncul pertanyaan mendasar: apakah miskin menurut data sama dengan miskin menurut syariah? Sebelum menjawab, kita perlu memahami apa yang diukur desil. Desil adalah pemeringkatan keluarga ke dalam sepuluh kelompok, dari desil 1 sebagai kelompok dengan kesejahteraan relatif terendah, hingga desil 10 sebagai kelompok masyarakat paling sejahtera. BPS menegaskan bahwa desil menunjukkan posisi relatif keluarga dibandingkan keluarga lain, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi. Penentuannya memakai metode proxy means test, yaitu estimasi kesejahteraan dari karakteristik yang dapat diobservasi, dengan lebih dari 40 variabel seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, dan pendidikan, bukan sekadar pendapatan. Desil adalah alat peringkat yang cermat, tetapi desil tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan apakah sebuah keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pertanyaan itulah inti kriteria syariah. Dalam fikih zakat, fakir dan miskin dikenali dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Praktik di Indonesia, ketidakmampuan ini dilakukan dengan konsep had kifayah atau batas kecukupan. Pusat Kajian Strategis BAZNAS menghitung rata-rata had kifayah nasional tahun 2026 sebesar Rp4.767.429 per keluarga per bulan. Jika dihitung berdasarkan individu, nilainya adalah Rp1.031.911 per kapita per bulan. Ukuran ini bersifat absolutmenanyakan apakah kebutuhan terpenuhi, bukan siapa yang lebih sejahtera dari tetangganya. Dua keluarga bisa berada di desil yang sama, tetapi satu sudah cukup sementara yang lain belum. Perbedaan cara pandang ini punya konsekuensi nyata. Sebuah studi berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 menemukan bahwa sekitar 39,7 persen rumah tangga Indonesia berada di bawah ambang had kifayah, jauh lebih besar dari 9,03 persen rumah tangga miskin menurut standar BPS. Itu tidak berarti salah satunya keliru. Keduanya menjawab pertanyaan berbeda dengan batas yang berbeda. Tetapi bagi lembaga zakat, selisih ini menunjukkan bahwa kelompok yang layak dibantu menurut syariah (versi BAZNAS) lebih luas daripada kelompok prioritas bantuan negara (versi BPS), yang pada 2026 difokuskan pada desil 1-4. Karena itu, sikap BAZNAS menegaskan bahwa kelompok masyarakat desil 1 - 4 tidak otomatis menjadi mustahik. Desil diposisikan sebagai basis awal, bukan keputusan akhir. Sikap ini tepat karena setidaknya ada dua hal yang tidak tertangkap oleh pemeringkatan sosial-ekonomi. Pertama, delapan golongan penerima zakat dalam QS At-Taubah ayat 60 tidak semuanya berkaitan dengan peringkat kesejahteraan. Orang yang terlilit utang atau musafir yang kehabisan bekal tidak terbaca dari kondisi rumah atau aset. Kedua, had kifayah dalam Islam tidak berhenti sekedar kecukupan pangan dan tempat tinggal. Kajian had kifayah BAZNAS memasukkan kebutuhan ibadah di antara tujuh dimensi kecukupan, ini yang tidak diperhitungkan dalam indikator desil yang dipublikasikan BPS. Ada pula soal dinamika pemeringkatan desil. Karena bersifat relatif, naiknya desil tidak berarti suatu keluarga semakin sejahtera. Posisi desil dapat berubah hanya karena kelompok lain bergerak. Data pun diperbarui setiap triwulan, sehingga status mustahik yang bertumpu pada desil berpotensi berubah cepat. Keluarga yang baru naik desil belum tentu sudah mandiri. Padahal pemberdayaan zakat pada mustahik memerlukan pendampingan jangka panjang. Meski demikian, menolak data bukan jawabannya. Integrasi DTSEN menjawab masalah lama pengelolaan zakat. Ketua BAZNAS menyebut lembaganya memiliki sekitar 48 juta data mustahik dan 23 juta data muzaki yang belum terhubung dalam satu sistem, sehingga risiko pendataan ganda dan salah sasaran nyata. Data tunggal dapat mengurangi tumpang tindih dan membuat penyaluran lebih transparan. Ini selaras dengan nilai amanah dan tabayyun dalam Islam: memastikan hak sampai kepada yang berhak dan meneliti sebelum memutuskan. Solusinya adalah memadukan keduanya. Desil berfungsi sebagai penyaring awal yang luas dan efisien. Setelah itu, lembaga zakat memverifikasi kecukupan dengan instrumen had kifayah, menelusuri golongan penerima di luar kategori fakir-miskin, dan mencatat dimensi yang tidak terlihat oleh data negara. Keluarga yang masih berada di bawah had kifayah tetapi di luar prioritas bantuan negara tetap diperhatikan. Di sinilah zakat menemukan peran komplementernya. BAZNAS sendiri membedakan bantuan konsumtif bagi mereka yang berpenghasilan di bawah had kifayah dengan pendayagunaan produktif bagi yang berada antara had kifayah dan nisab. Tata kelola data mustahik juga perlu dijaga. Label desil menyangkut martabat keluarga. Data yang keliru dapat membuat yang berhak terlewat, atau mempermalukan mereka yang tidak semestinya. Mekanisme koreksi yang jelas, perlindungan privasi, dan transparansi kriteria adalah bagian dari nilai keadilan itu sendiri. Jadi, samakah miskin menurut data BPS dan miskin menurut syariah? Tidak sepenuhnya, tetapi keduanya tidak perlu dipertentangkan. Data BPS memberi peta, syariah memberi kompas. Peta yang baik membantu kita menemukan jalan, sementara arah ditentukan oleh tujuan: memastikan setiap keluarga yang membutuhkan terpenuhi kecukupannya dengan penuh martabat. Jika integrasi DTSEN dan zakat dijalankan dengan kesadaran itu, teknologi data akan menjadi sarana menunaikan amanah, bukan sekadar memindahkan angka. Penulis adalah Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung

Awal Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan dua kabar yang terkesan saling bertolak belakang. Per Maret 2026, penduduk miskin tercatat 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen, menyusut sekitar 430 ribu orang dari September 2025.1 Di saat yang sama, rasio Gini justru naik dari 0,363 menjadi 0,368, dengan ketimpangan perkotaan (0,387) jauh melampaui perdesaan (0,296).2 BPS menilai kenaikan pengeluaran belum dirasakan merata oleh semua lapisan masyarakat.3 Pertanyaannya bukan sekadar statistik: siapa yang sebenarnya menuai hasil pertumbuhan, dan layakkah kita bersulang atas turunnya kemiskinan bila jarak antara yang di atas dan di bawah kembali melebar? Ekonomi Islam tidak memusuhi pasar, tetapi juga tidak menyerahkan keadilan sepenuhnya kepada pasar. Al-Qur’an menegaskan bahwa harta fai’ dibagikan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kamu.4 Artinya, efisiensi pasar harus diikuti keadilan hasil. Ukuran keberhasilannya pun tidak berhenti pada angka kemiskinan. Garis kemiskinan hanya menandai batas konsumsi minimum, sehingga mereka yang naik sedikit di atasnya langsung dianggap “tidak miskin” meski masih sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan atau hilangnya pekerjaan. Yusuf al-Qaradawi menyebut standar yang lebih layak sebagai had al-kifayah, yakni terpenuhinya kebutuhan hidup secara patut sesuai taraf masyarakatnya, bukan sekadar bertahan hidup.5 Dalam kerangka maqashid syariah, kondisi ketika kemiskinan turun tetapi ketimpangan naik belum dapat disebut kesejahteraan (falah).6 Mengapa ketimpangan lebih tajam di kota? Menurut penulis, akar masalahnya terletak pada struktur akses, bukan semata kemampuan individu. Tanah, properti, dan modal di perkotaan menumpuk pada pihak yang sudah mapan, sementara pelaku usaha kecil kesulitan menembus rantai pasok yang dikuasai pemain besar. Di sinilah wakaf menjadi instrumen yang sangat relevan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu bagi ibadah dan kesejahteraan umum.7 Pokok hartanya dijaga, sedangkan manfaatnya terus mengalir. Teladannya berasal dari Umar bin al-Khattab, yang atas arahan Nabi menahan pokok tanahnya di Khaibar dan menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, dan kepentingan sosial lainnya.8 Wakaf juga selaras dengan ajakan QS. Ali ‘Imran ayat 92 untuk menafkahkan sebagian harta yang dicintai,9 dan dengan sabda Nabi bahwa sedekah jariyah termasuk amal yang pahalanya tidak terputus setelah wafat.10 Sayangnya, potensi wakaf kita belum bekerja sebagaimana mestinya. Data Kementerian Agama menunjukkan lebih dari 57.000 hektare tanah wakaf tersebar di hampir 440.000 lokasi, dan potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun hingga pertengahan 2025, dana yang terhimpun baru sekitar Rp1,8 triliun.11 Dari sisi pemanfaatan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa pada 2023 baru 1.659 lokasi yang dikelola secara produktif dari 41.183 lokasi yang berpotensi.12 Artinya, sebagian besar aset wakaf masih berhenti pada fungsi sosial-keagamaan seperti masjid dan makam, padahal lahan di kawasan strategis perkotaan dapat dikembangkan menjadi usaha yang hasilnya menopang kaum dhuafa secara berkelanjutan. Kesenjangan antara potensi dan realisasi inilah yang perlu dijembatani. Setidaknya ada tiga langkah yang dapat ditempuh. Pertama, nazhir perlu naik kelas menjadi pengelola profesional yang mampu mengubah tanah wakaf menjadi aset produktif, misalnya pusat perdagangan, fasilitas kesehatan, atau pembiayaan usaha mikro, dengan laporan yang terbuka kepada publik. Kedua, wakaf uang, termasuk melalui instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk, perlu diperluas agar masyarakat berpenghasilan menengah ikut berkontribusi dan hasilnya diarahkan pada pemberdayaan pelaku usaha kecil.13 Ketiga, kepastian hukum aset harus diperkuat lewat percepatan sertifikasi tanah wakaf bersama Kementerian ATR/BPN serta integrasi data wakaf dengan data sosial-ekonomi nasional, supaya manfaatnya tepat sasaran dan tidak tersandera sengketa. Ketiganya saling melengkapi: nazhir yang profesional menghasilkan manfaat, wakaf uang memperluas sumber daya, dan legalitas yang jelas menjaga keberlanjutannya. Turunnya angka kemiskinan patut disyukuri, tetapi ia belum menjadi garis akhir. Selama rasio Gini terus merangkak naik, pekerjaan rumah kita belum selesai. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa keberhasilan diukur dari sejauh mana harta berputar secara adil sehingga setiap orang dapat hidup layak dan bermartabat. Sudah waktunya wakaf produktif diposisikan bukan sebagai pelengkap ibadah, melainkan sebagai pilar strategi pemerataan nasional, agar kemajuan ekonomi tidak hanya menurunkan angka, tetapi benar-benar mengangkat martabat mereka yang selama ini tertinggal.

Penyaluran zakat tidak boleh bebas. Al-Qur’an membatasi penerima zakat hanya kepada 8 golongan (asnaf). Di luar itu, penyaluran tidak sah sebagai zakat, meskipun bernilai sedekah. Dalil tegas: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan…” (QS. At-Taubah: 60) Kata “innam?” (hanyalah) pada ayat ini menunjukkan pembatasan menurut kaidah ushul fiqih. Siapa Saja 8 Asnaf Penerima Zakat? 1) Fakir Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa pun untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ciri fiqih: Tidak punya penghasilanTidak mampu makan layak harianSangat bergantung pada bantuan 2) Miskin Miskin memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar. Contoh: Gaji ada, tetapi tidak cukup untuk makan, sewa, pendidikan. Perbedaan dengan fakir: miskin lebih baik sedikit kondisinya. 3) Amil Zakat Petugas resmi yang mengelola zakat: menghimpun, mencatat, menyalurkan. Mereka berhak menerima zakat sebagai upah kerja syar’i, meskipun bukan fakir. 4) Muallaf Orang yang dilunakkan hatinya: 1. Baru masuk Islam2. Didekati agar simpati kepada Islam3. Tokoh yang diharapkan pengaruh kebaikannya 5) Riqab Untuk memerdekakan budak. Dalam konteks modern, ulama mengqiyaskan pada: 1. Pembebasan dari penindasan2. Korban perdagangan manusia 6) Gharimin Orang yang terlilit utang bukan karena maksiat dan tidak mampu melunasi. Contoh: 1. Utang biaya berobat2. Utang kebutuhan hidup mendesak 7) Fi Sabilillah Segala aktivitas di jalan Allah yang berdampak pada kemaslahatan umat menurut penjelasan ulama: 1. Dakwah2. Pendidikan Islam3. Kegiatan kemanusiaan syar’i 8) Ibnu Sabil Musafir yang kehabisan bekal di perjalanan, meskipun ia kaya di kampung halaman. Salurkan Zakat Anda melalui BAZNAS Kota Bandung Rekening Zakat: BJB Syariah: 546 010 200 7270BCA: 810 132 2025Mandiri: 130 003 000 2722 Rekening Infak Sedekah: BSI: 771 451 4517BCA: 810 143 2025 Donasi Kemanusiaan Palestina: BJB: 000 002 021 1111 a/n BAZNAS Kota Bandung Zakat Online: kotabandung.baznas.go.id/bayarzakat Konfirmasi & Konsultasi Zakat: WhatsApp: 0818 0932 2228 Email: [email protected] Menyalurkan zakat kepada 8 asnaf adalah syarat sah. Menyalurkannya melalui amil resmi memastikan syarat itu terpenuhi.